Bupati Non Aktif Bekasi : Mendegri Biloang Ke Saya, Tolong Perizinan Meikarta Dibantu

By ZonaLampung 14 Jan 2019, 21:54:14 WIB Dibaca 30 Kali Nasional

Bupati Non Aktif Bekasi : Mendegri Biloang Ke Saya, Tolong Perizinan Meikarta Dibantu


ZONALAMPUNG.COM. Bupati nonaktif Neneng Hasanah Yasin dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan suap perizinan proyek meikarta milik lippo. Dalam kesaksiannya,Neneng menyebut bahwa dia pernah dihubungi oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang meminta proyek Meikarta untuk dibantu.

Awalnya,penuntut umum menanyakan soal pembahasan d idalam rapat pleno Badan Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) di kantor Gubernur Jabar sekaligus Ketua BKPRD membahas soal izin Peruntukan penggunaan Tanah (IPPT) untuk meikarta. pada akhirnya, Deddy memutuskan untuk menghentikan semua proses perizinan terlebih dahulu hingga keluar rekomendasi dari Gubernur Jabar.

Usai rapat itu, Neneng mengaku bahwa ia mndapat telepon dari Dirjen Otonomi Daerah Kementeriaan Dalam Negeri Soni Sumarsono. Neneng diminta untuk datang ke ruang kerja Soni.

Ketika di ruang itu, Neneng menyebut Soni mendapat telepon dari seseorang.Belakangan, Neneng tahu yang menghubungi Soni adalah Tjahjo, sebab telepon itu kemudian diserahkan kepadanya.

"Saat itu,Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon ke pak Sumarsono,  Berbicara sebentar. kemudian telepon Pak Sumarsono diberikan kepada saya dan Pak Tjahjo Kumolo bilang ke saya, 'tolong perizinan Meikarta dibantu',"kata Neneng saat bersaksi di pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1) sebagaimana dikutip kumparan.

"Saya jawab, 'baik Pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku,"lanjunya.

Dalam persidangan, Neneng juga menyebut bahwa Soni akan mempasilitasi pertemuan antara Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta guna membahas perizinan.

Pada surat dakwaan, disebutkan bahwa rapat pleno BKPRD membahas persetujuan atas pengajuan Perda Kabupaten Bekasi tentang rencana Detail Tata ruang (RDTR) Wilayah Pengembangan (WP) I dan WP IV. Dalam rapat,Deddy meminta penjelasan terkait pembangunan Meikarta, tapi tak kunjung menemui kejelasan dari Pemkab Bekasi.

Pemprov Jawa Barat lalu meminta penjelasan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan hunian superblock itu. Masih berujuk dakwaan, Neneng kemudian mengklaim pihaknya sudah mengeluarkan Izin peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare.

sedangkan mengenai sisinya, yakni 380 hektare, diserahkan kepada pihak Pemprov Jawa Barat. Deddy kemudian memutuskan perizinan dihentikan sementara.

Sementara rapat di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri digelar pada 3 Oktober 2017. Dalam rapat itu,hadir Dirjen Otda Soni Sumarsono, perwakilan PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto, Direktur Pemanfaatan Ruang BPN, pihak Pemprov Jawa Barat, pihak Dinas Penanaman Modal PTSP Jawa Barat, dan Bupati Neneng beserta staf. Rapat sersebut membahas terkait perizinan Meikarta.

Hasil rapat memutuskan bahwa harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat dalam proses perizinzn. Namun dalam dakwaan juga disebutkan bahwa dalam rangka mempercepat proses penerbitan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC)dari Pemprov Jawa Barat, Henry, Fitra Djaja dan Taryudi memberikan uang yang disimpan dalam amplop sejumlah SGD 90 ribu kepada Yani Firman pada 23 November 2017, aher mengeluarkan keputusan nomor:  648/Kep.1069-DPMPTSP/2017  tentang Delegasi pelayanan dan penandatanganan rekomendasi pembangunan komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Atas surat itu, Dinas DMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Dadang Mohamad yang ditunjukan kepada Bupati Neneng perihal Rekomendasi Pembangunan Meikarta.

Pada kasus ini, empat orang sudah di ajukan kepersidangan untuk diadili.Mereka adalah Bos Lippo Group Billy Sindoro bersama-sama dengan pegawai Lippo Group, Hendry Jasmen, dua Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Mereka didakwa memberikan suap senilai Rp 18 miliar kepada Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi dan sejumlah kepala dinas Pemkab Bekasi. khusus untuk Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi,ia disebut menerima suap sejumlah Rp 10.830.000.000. (Kumparan)   



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.


Jejak Pendapat


  Bagaimana Pendapat anda tentang web ini
  Sangat Bagus
  Bagus
  Biasa Saja
  Buruk
  Sangat Buruk

Komentar Terakhir

  • solusi rambut tipis dan botak

    wah ternyata banyak juga yah manfaatnya. mau tanya dong min, untuk solusi rambut ...

    View Article
  • jasa pembuatan custom website jakarta

    semoga penerimaan nya berjalan lancar yah, soalnya pasti servernya sangat ramai kalau ...

    View Article
  • Instalasi Kabel Tray

    dengan adanya genset memang sangat membantu. Jika setiap daerah belum merasakan ...

    View Article
  • Bradleypouck

    cialis 5 mg paypal <a href=http://cialispego.com/>cheap cialis</a> can i ...

    View Article